Masalah
Kependudukan
Penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan, tapi
dari sisi lain juga bisa menjadi beban oleh negara untuk memacu
pertumbuhan ekonomi. Robert Malthus yang datang di akhir abad ke 18 dengan
teorinya, pada dasarnya menyatakan bahwa penduduk yang banyak merupakan
penyebab kemiskinan. Menurut Malthus laju pertumbuhan penduduk yang mengikuti
deret ukur tak akan pernah terkejar oleh pertambahan makanan dan pakaian yang
hanya bertambah secara deret hitung. Namun pada akhir abad ke XX teori Malthus
ini mulai dibantah oleh pakar kependudukan dan pakar ekonomi. Alasan teori ini
mulai ketinggalan disebabkan telah berhasilnya beberapa negara mengurangi laju
pertumbuhan penduduk, sementara dari sisi produksi telah berhasil ditingkatkan
melalui kemajuan terknologi.
Teori
Malthus ini pada dasarnya beranjak dari dua gagasan utama: 1) manusia selalu
memerlukan sandang pangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan 2) nafsu
seksual antara dua jenis kelamin akan selalu ada dan tidak akan berubah sifatnya.
1. Masalah Kependudukan
Masalah
penduduk dan kependudukan dapat kita soroti dengan pendekatan sistem. Sistem
adalah suatu totalitas bagian (satuan komponen) yang terdiri dari berbagai sub
komponen yang saling berkaitan, saling tergantung, berinteraksi, saling
menentukan sehingga membentuk suatu kesatuan yang terpadu dan harus
diperhitungkan dalam setiap mengambil keputusan.
Kebijaksanaan
kependudukan nasional pada hakikatnya bertujuan mempengaruhi sistem demografi
baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem-sistem yang lain
dalam makrosistem kependudukan, untuk membawa penduduk kepada suatu keadaan di
mana ciri dan perilaku demografinya menguntungkan bagi pembangunan nasional
yang pada hakikatnya merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk
itu sendiri.
Sebagai fenomena yang
sudah menjadi masalah dapat disebut antara lain:
1) tekanan-tekanan
pada usaha peningkatan ekonomi karena jumlah penduduk yang besar dan laju
pertumbuhan penduduk yang cepat;
2) tekanan-tekanan
pada usaha pembangunan, pendidikan dan tenaga kerja karena komposisi penduduk
yang muda dan pertambahan yang cepat dari golongan penduduk usia sekolah dan
tenaga kerja
3) masalah-masalah
pada usaha keamanan dan pembangunan daerah karena tidak terpenuhinya kesempatan
kerja dan kepadatan penduduk yang tinggi yang tidak merata.
Kebijaksanaan
dalam bidang-bidang pembangunan yang lain pada hakikatnya tertujuan pada
peningkatan kualitas hidup melalui sistem-sistem diluar sistem demografi
tersebut dan sebagian dari kebijaksanaan tersebut selain tertuju untuk
mengatasi masalah juga dapat secara langsung mempengaruhi sistem demografi.
2. Kebijaksanaan
Kependudukan
Kebijaksanaan
itu meliputi penyediaan lapangan kerja untuk penduduk yang menghendakinya,
memberikan kesempatan pendidikan, meningkatkan kesehatan serta usaha-usaha
menambah kesejahteraan penduduk lainnya. Selanjutnya secara terperinci
mengenai kebijaksanaan kependudukan di Indonesia pada masa
lalu dinyatakan sebagai berikut:
a). Kebijaksanaan
kependudukan yang menyeluruh dan terpadu perlu dilanjutkan dan makin
ditingkatkan serta diarahkan untuk menunjang peningkatan taraf
hidup, kesejahteraan dan kecerdasan bangsa serta tujuan-tujuan pembangunan
lainnya.
b). Pelaksanaan
kebijaksanaan dan program-program kependudukan yang meliputi antara lain
pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian anak-anak, perpanjangan
harapan hidup, penyebaran penduduk dan tenaga kerja yang lebih serasi dan
seimbang.
c). Program
keluarga berencana berperan ganda, ialah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu
dan anak serta mewujutkan keluarga kecil sejahtera serta mengendalikan
pertumbuhan penduduk.
d). Dalam rangka
pengendalian pertumbuhan penduduk perlu diambil langkah-langkah untuk
mempercepat turunnya tingkat kelahiran.
e). Jumlah peserta
keluarga berencana perlu makin ditingkatkan atas dasar kesadaran dan secara
sukarela dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama dan kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa.
f). Penanganan
dan pendidikan mengenai masalah kependudukan bagi seluruh lapisan masyarakat
terutama generasi muda, perlu ditingkatkan dan lebih diperluas.
3. Pertambahan Penduduk
dan Lingkungan Pemukiman
Dari
segi lingkungan, masalah pemukiman adalah masalah penduduk. Ketika manusia
berjumlah terbatas dan hidup serba sahaja, maka cara hidup dan bermukin manusia
diserasikan dengan lingkungan alam. Waktu itu kita tidak mengenal masalah
lingkungan hidup. Tapi manusia bertambah banyak dan akal pikirannya berkembang,
sehingga cara hidup dan bermukim tidak lagi diserasikan dengan lingkungan alam.
Malah sebaliknya lingkungan yang diubah untuk dicocokkan dengan cara hidup dan
bermukim manusia. Ruang dirombak untuk membangun berbagai bentuk perumahan
dengan fasilitas pelayanan hidup yang bermacam-macam, seperti pelayanan
kesehatan, pendidikan, hiburan atau pasar yang harus ditunjang oleh prasarana
jalan, angkutan, listrik, air minum dan sebagainya.
Sebagai
suatu rangkaian, jumlah penduduk Indonesia terus bertambah, permukimannya terus
berkembang, dan pengaruhnya kepada lingkungan hidup makin besar
pula. Peledakan penduduk menyebabkan pula membesarnya lagi urbanisasi,
sehingga tidak ada satu kotapun yang mampu menampung arus penghuni baru yang
datang dari daerah pedesaan. Karena kota tidak mampu menampung arus yang
datang akibatnya pengangguran di kota makin lama makin membengkak. Daerah
pemukiman bertambah luas, sampah berserakan dimana-mana, persediaan air yang
sehat tidak dapat memenuhi kebutuhan dan akibatnya wabah penyakit menyerang
masyarakat.
Proyek
seperti perumahan dibangun, pasar diperbaiki, pedagang kakilima dilokalisasi,
jalan-jalan diperbesar dan diperbaiki, akan tetapi bersamaan dengan pembangunan
tersebut timbul masalah lain, masalah harga tanah yang terus-menerus meningkat
yang menimbulkan spekulasi dan masalah penyediaan perumahan bagi golongan yang
kurang mampu.
4. Pertumbuhan Penduduk
dan Tingkat Pendidikan
Di
negara-negara yang anggaran pendidikannya paling rendah, biasanya menunjukkan
angka kelahiran yang tinggi. Tidak hanya persediaan dana yang kurang, tetapi
komposisi usia secara piramida pada penduduk yang berkembang dengan cepat juga
berakibat bahwa rasio antara guru yang terlatih dan jumlah anak usia sekolah
akan terus berkurang. Akibatnya, banyak negara yang sebelumnya mengarahkan perhatian
terhadap pendidikan universitas, secara diam-diam mengalihkan sasarannya.
Helen
Callaway, seorang ahli antropologi Amerika yang mempelajari masayakat buta
huruf, menyimpulkan bahwa perkembangan ekonomi dan perluasan pendidikan dasar
telah memperluas jurang pemisah antara pria dan wanita. Hampir di mana-mana
pria diberikan prioritas untuk pendidikan umum dan latihan-latihan teknis.
Mereka adalah orang-orang yang mampu menghadapi tantangan-tantangan dalam
dunia. Sebaliknya pengetahuan dunia ditekan secara tajam pada tingkat yang
terbawah.
Pertambahan
penduduk yang cepat, lepas daripada pengaruhnya terhadap kualitas dan kuantitas
pendidikan, cenderung untuk menghambat perimbangan pendidikan. Kekurangan
fasilitas pendidikan menghambat program persamaan/perimbangan antara laki-laki
dan wanita, pedesaan dan kota, dan antara bagian masyarakat yang kaya dan
miskin.
Pengaruh
daripada dinamika penduduk terhadap pendidikan juga dirasakan pada keluarga.
Penelitian yang dilakukan pada beberapa negara dengan latar belakang budaya
yang berlainan menunjukkan bahwa jika digabungkan dengan kemiskinan, keluarga
dengan jumlah anak banyak dan jarak kehamilan yang dekat, menghambat
perkembangan berfikir anak-anak, berbicara dan kemauannya, di samping kesehatan
dan perkembangan fisiknya. Kesulitan orang tua dalam membiayai anak-anak yang
banyak, lebih mempersulit masalah ini.
Pertambahan
penduduk yang cepat menghambat program-program perluasan pendidikan, juga
mengarah pada aptisme di dunia yang kesulitan untuk mengatasinya.
Tingkat
pendidikan adalah sangat menentukan sebagai alat menyampaikan informasi kepada
manusia tentang perlunya perubahan dan untuk meransang penerimaan
gagasan-gagasan baru.
5. Masalah Kemiskinan
Salah
satu wabah penyakit yang menyerang negara-negara sedang berkembang dewasa ini
adalah kemiskinan berserta saudara kembarnya keterbelakangan. Karena dalam
kenyataannya kedua hal itu melemahkan fisik dan mental manusia yang tentunya
mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan.
Pembangunan
di negara-negara sedang berkembang bukan hanya meningkatan pendapatan nasional,
tidak lagi hanya menambah produksi barang-barang dan jasa-jasa, tetapi
pembangunan mengandung pula unsur membangun manusia jasmaniah, rohaniah dan
mengubah nasib manusia untuk keluar dari perangkap kemiskinan dan
keterbelakangan. Untuk mengatasi ini pemerintah Indonesia telah mengambil
beberapa upaya diantaranya; BIMAS, BUUD/KUD, Kredit Candak Kulak, SD
INPRES, dimasa orde baru dicanangkan 8 jalur pemerataan, dan terakhir
ini dicanangkan Inpres Desa Tertinggal (IDT). Pada masa reformasi
dikembangkan berbagai jenis kebijakan pembangunan, antara lain: kredit koperasi
primer untuk anggota (KKPA) untuk petani di pedesaan, usaha ekonomi desa
(UED), kredit usaha rakyat (KUR). Begitu juga untuk memacu kualitas
sumberdaya manusia pemerintah mewajibkan setiap penduduk Indonesia minimal
pendidikannya setingkat dengan sekolah lanjutan pertama (SLTP) atau dikenal
dengan program wajib belajar sembilan tahun (Wajar 9 tahun), bahkan beberapa
daerah di Indonesia telah mengembangkan wajib belajar 12 tahun.
6. Sebab-sebab
Kemiskinan
Sebab-sebab
kemiskinan yang pokok bersumber dari empat hal, yaitu mentalitas si miskin itu
sendiri, minimnya keterampilan yang dimiliki, ketidakmampuannya untuk
memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang disediakan, dan peningkatan jumlah
penduduk yang berlebihan. Sesungguhnya keempat hal ini dalam kenyataannya kait
mengait.
Apabila
orang telah terperangkap dalam jurang kemiskinan, dan tidak lagi melihat untuk
keluar dari jurang itu, maka ia cenderung mengambil sikap "nerimo"
dalam bahasa Jawanya atau accommodation. Sikap
ini bukanlah sikap yang seluruhnya irasional.
Dari
pandangan lain kemiskinan juga identik dengan keterbelakangan. Hal ini akan
menyulitkan atau menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi. Keterkaitan ini
dapat dilihat pada Gambar 10. Masyarakat yang berpenghasilan renadah
kemampuan menabung dan pembentukan investasi baik dari sisi modal maupuan
keterampilam sangat kecil. Kondisi ini berdampak terhadap daya saing meraih
peluang kerja. Dari sisi lain masyarakat yang berpenghasilan rendah, lebih
banyak memanfaatkan tenaganya disbanding pemanfaatan pemikirannya, sehingga
berdampak kepada tingkat kesuburannya yang tinggi. Kondisi tersebut akan
mempertinggi tingkat reproduksi sehingga tingkat kelahiran juga tinggi
dilingkungannya.
Sumber:http://mtriwibowo.blogspot.com/2013/10/masalah-kependudukan_1.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar